ASET BANGSA

Belakangan ini banyak aset milik Negara yang tidak memiliki sertifikat. Hal ini disebabkan karena pengelolaan aset tersebut yang amburadul (Kompas 11 April 2008). Puluhan trilyun uang Negara dalam bentuk aset baik di pusat maupun daerah terancam diambil alih pihak lain.
Permasalahan aset ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pengelolaan Negara yang kurang bersih. Konsep good governance dan good corporate governance yang pernah dicetuskan Presiden SBY belum menyentuh sepenuhnya pada kebijakan pemerintahan. Reformasi birokrasi masih jalan di tempat. Semua kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset Negara masih harus diselesaikan dalam birokrasi yang bertele-tele.
Akar masalah aset ini pada dasarnya disebabkan karena kelemahan system pengendalian internal pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hingga saat ini belum ada aturan yang tegas tentang aset Negara yang digunakan untuk para pejabat dan pasca tidak menjabat. Aset Negara seringkali digunakan para pensiunan pejabat sehingga lambat laun mereka mengklaim kepemilikan dari barang tersebut.
Reformasi birokrasi utamanya dalam pengelolaan aset dan peng-administrasi-annya menjadi tugas mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Rakyat menunggu kepastian uang mereka tidak digunakan hanya untuk membiayai para pejabat dengan fasilitas-fasilitasnya. Tidak menutup kemungkinan setiap pergantian anggota DPR selalu diikuti dengan penggantian mobil-mobil dinas tersebut karena mobil yang lama dibawa pergi oleh pejabat lama.
Aset Negara dalam bentuk harta bergerak maupun harta tidak bergerak sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola dan merawatnya, karena notabene-nya aset-aset tersebut dibeli dengan uang rakyat lewat pajak dan pungutan lainnya.
Indonesia bercita-cita menjadi Negara adidaya, bahkan target Indonesia tahun 2030 negara ini masuk dalam 5 besar Negara maju. Masih relevankah tujuan tersebut, kalu setiap aset yang nanti kita wariskan kepada anak-cucu kita telah menjadi milik orang per-orang. Aset yang dibeli dengan uang rakyat kini menjadi milik pihak tidak berhak bahkan mantan menteri sekalipun.
Penyelamatan aset Negara berupa tanah, bangunan maupun harta lainnya wajib pemerintah inventarisir karena nilainya bukan mustahil mencapai ratusan trilyun. Negara ini harus diselamatkan dari kebangkrutan yang lebih besar.
Prev: ASET BANGSA